Kebijakan Desentralisasi Hindia Belanda terhadap Tata Kota Palembang 1900 – 1940
Anggraeni Pusvasari - Personal Name
Azhar Saleh - Personal Name
Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan desentralisasi
pada masa Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap tata kota
Palembang pada tahun 1900-1940. Kebijakan diberlakukan untuk
memberikan hak otonom pemerintah daerah Palembang agar dapat
mengurus sendiri kepentingan wilayahnya. Kebijakan ini
membawa Palembang pada perubahan kotanya yang semula
memiliki banyak ruang perairan kemudian berubah menjadi “kota
daratan”. Perubahan dilakukan demi mengatasi permasalahan kota
yang timbul akibat kondisi geografis kota.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan yang ditempuh dengan empat tahapan yaitu heuristik,
verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dikaji dengan
menggunakan pendekatan politik ekonomi dan menggunakan teori
James Anderson, yaitu Kebijakan Publik.
Kebijakan Desentralisasi telah ada sejak tahun 1903
berdasarkan Undang-undang Desentralisatie wet 1903 dalam
Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 329. Diberlakukannya
kebijakan ini selain untuk menghapus hegemoni kesultanan, juga
bertujuan untuk menanamkan citra kolonial yaitu kota yang lebih
modern. Segala aktivitas sosial, politik, dan ekonomi beralih ke
ruang daratan yang diciptakan kolonial.
Hasil temuan dari penelitian ini antara lain peralihan
identitas Palembang dari kota perairan menjadi kota daratan yang
berpengaruh terhadap perubahan tata kotanya. Hal ini berdasarkan
kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda melalui hak otonom yang
diberikan kepada pemerintah daerah sejak Palembang resmi
dijadikan gemeente tahun 1906. Jalan raya dan transportasi darat
semakin bertambah, dibangunannya rel kereta api dari pedalaman
hingga ke kota, adanya pembagian zona wilayah sesuai fungsinya,
v
dan dibuatnya pasar-pasar besar untuk memudahkan kegiatan
ekonomi. Pembangunan tersebut juga membantu mengatasi
kesulitan air bersih yang dialami Palembang dengan dibangunnya
watertoren sebagai penyaring air bersih.
pada masa Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap tata kota
Palembang pada tahun 1900-1940. Kebijakan diberlakukan untuk
memberikan hak otonom pemerintah daerah Palembang agar dapat
mengurus sendiri kepentingan wilayahnya. Kebijakan ini
membawa Palembang pada perubahan kotanya yang semula
memiliki banyak ruang perairan kemudian berubah menjadi “kota
daratan”. Perubahan dilakukan demi mengatasi permasalahan kota
yang timbul akibat kondisi geografis kota.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan yang ditempuh dengan empat tahapan yaitu heuristik,
verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dikaji dengan
menggunakan pendekatan politik ekonomi dan menggunakan teori
James Anderson, yaitu Kebijakan Publik.
Kebijakan Desentralisasi telah ada sejak tahun 1903
berdasarkan Undang-undang Desentralisatie wet 1903 dalam
Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 329. Diberlakukannya
kebijakan ini selain untuk menghapus hegemoni kesultanan, juga
bertujuan untuk menanamkan citra kolonial yaitu kota yang lebih
modern. Segala aktivitas sosial, politik, dan ekonomi beralih ke
ruang daratan yang diciptakan kolonial.
Hasil temuan dari penelitian ini antara lain peralihan
identitas Palembang dari kota perairan menjadi kota daratan yang
berpengaruh terhadap perubahan tata kotanya. Hal ini berdasarkan
kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda melalui hak otonom yang
diberikan kepada pemerintah daerah sejak Palembang resmi
dijadikan gemeente tahun 1906. Jalan raya dan transportasi darat
semakin bertambah, dibangunannya rel kereta api dari pedalaman
hingga ke kota, adanya pembagian zona wilayah sesuai fungsinya,
v
dan dibuatnya pasar-pasar besar untuk memudahkan kegiatan
ekonomi. Pembangunan tersebut juga membantu mengatasi
kesulitan air bersih yang dialami Palembang dengan dibangunnya
watertoren sebagai penyaring air bersih.
Ketersediaan
SS22003 | SKR SPI 22003 | Perpustakaan FAH (Skripsi SPI) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
SKR SPI 22003
Penerbit
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta., 2022
Deskripsi Fisik
ix, 88 hlm, ilusi; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR SPI
Informasi Detil
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Anggraeni Pusvasari
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas